1.Jembatan Getek
2.Masjid Al-Huda
1. Periode Sebelum
Kemerdekaan Republik
Indonesia
a. Kerajaan Keritang
Kerajaan ini didirikan sekitar
awal abad ke-6 yang berlokasi di
wilayah Kecamatan Keritang
sekarang. Seni budayanya
banyak dipengaruhi oleh agama
Hindu, sebagaimana terlihat
pada arsitektur bangunan istana
yang terkenal dengan sebutan
Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau
Kedaton Gunung Tujuh.
Peninggalan kerajaan ini yang
masih dapat dilihat hanya
berupa puing.
b. Kerajaan Kemuning
Kerajaan ini didirikan oleh raja
Singapura ke-V yang bergelar
Raja Sampu atau Raja
Iskandarsyah Zulkarnain yang
lebih dikenal dengan nama
Prameswara. Pada tahun 1231
telah diangkat seorang raja
muda yang bergelar Datuk
Setiadiraja. Letak kerajaan ini
diperkirakan berada di Desa
Kemuning Tua dan Desa
Kemuning Muda. Bukti-bukti
peninggalan kerajaan ini adalah
ditemukannya selembar besluit
dengan cap stempel kerajaan,
bendera dan pedang kerajaan.
c. Kerajaan Batin Enam Suku
Pada tahun 1260, di daerah
Indragiri Hilir bagian utara, yaitu
di daerah Gaung Anak Serka,
Batang Tuaka, Mandah dan
Guntung dikuasai oleh raja-raja
kecil bekas penguasa kerajaan
Bintan, yang karena perpecahan
sebagian menyebar ke daerah
tersebut. Diantaranya terdapat
Enam Batin (Kepala Suku) yang
terkenal dengan sebutan Batin
Nan Enam Suku, yakni :
1. Suku Raja Asal di daerah
Gaung.
2. Suku Raja Rubiah di
daerah Gaung.
3. Suku Nek Gewang di
daerah Anak Serka.
4. Suku Raja Mafait di daerah
Guntung.
5. Suku Datuk Kelambai di
daerah Mandah.
6. Suku Datuk Miskin di
daerah Batang Tuaka
d. Kerajaan Indragiri
Kerajaan Indragiri diperkirakan
berdiri tahun 1298 dengan raja
pertama bergelar Raja Merlang I
berkedudukan di Malaka.
Demikian pula dengan
penggantinya Raja Narasinga I
dan Raja Merlang II, tetap
berkedudukan di Malaka.
Sedangkan untuk urusan sehari-
hari dilaksanakan oleh Datuk
Patih atau Perdana Menteri. pada
tahun 1473, waktu Raja
Narasinga II yang bergelar
Paduka Maulana Sri Sultan
Alauddin Iskandarsyah Johan
Zirullah Fil Alam ( Sultan Indragiri
IV ), beliau menetap di ibu kota
kerajaan yang berlokasi di Pekan
Tua sekarang.
Pada tahun 1815, dibawah
Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan
dipindahkan ke Rengat. dalam
masa pemerintahan Sultan
Ibrahim ini, Belanda mulai
campur tangan terhadap
kerajaan dengan mengangkat
Sultan Muda yang berkedudukan
di Peranap dengan batas
wilayah ke Hilir sampai dengan
batas Japura.
Selanjutnya, pada masa
pemerintahan Sultan Isa,
berdatanganlah orang - orang
dari suku Banjar dan suku Bugis
sebagai akibat kurang amannya
daerah asal mereka. Khusus
untuk suku Banjar,
perpindahannya akibat
dihapuskannya Kerajaan Banjar
oleh Gubernement pada tahun
1859 sehingga terjadi
peperangan sampai tahun 1963.
e. Masa Penjajahan Belanda
Dengan adanya tractaat Van
Vrindchaap ( perjanjian
perdamaian dan persahabatan )
tanggal 27 September 1938
antara Kerajaan Indragiri
dengan Belanda, maka
Kesultanan Indragiri menjadi
Zelfbestuur. berdasarkan
ketentuan tersebut, di wilayah
Indragiri Hilir ditempatkan
seorang Controlleur yang
membawahi 6 daerah keamiran :
1. Amir Tembilahan di
Tembilahan.
2. Amir Batang Tuaka di
Sungai Luar.
3. Amir Tempuling di Sungai
Salak.
4. Amir Mandah dan Gaung di
Khairiah Mandah.
5. Amir Enok di Enok.
6. Amir Reteh di Kotabaru
Controlleur memegang
wewenang semua jawatan,
bahkan juga menjadi hakim di
pengadilan wilayah ini sehingga
Zelfbestuur Kerajaan Indragiri
terus dipersempit sampai
dengan masuknya Jepang tahun
1942.
f. Masa Pendudukan Jepang
Balatentara Jepang memasuki
Indragiri Hilir pada tanggal 31
Maret 1942 melalui Singapura
terus ke Rengat. Tanggal 2 April
1942 Jepang menerima
penyerahan tanpa syarat dari
pihak Belanda yang waktu itu
dibawah Controlleur K. Ehling .
Sebelum tentara Jepang
mendarat untuk pertama kalinya
di daerah ini dikumandangkan
lagu Indonesia Raya yang
dipelopori oleh Ibnu Abbas.
Pada masa pendudukan Jepang
ini Indragiri Hilir dikepalai oleh
seorang Cun Cho yang
berkedudukan di Tembilahan
dengan membawahi 5 Ku Cho,
yaitu :
1. Ku Cho Tembilahan dan
Tempuling di Tembilahan.
2. Ku Cho Sungai Luar.
3. Ku Cho Enok.
4. Ku Cho Reteh.
5. Ku Cho Mandah.
Pemerintahan Jepang di
Indragiri Hilir sampai bulan
Oktober 1945 selama lebih
kurang 3,5 tahun.
2. Periode Setelah Berdirinya
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pada awal Kemerdekaan RI,
Indragiri (Hulu dan Hilir) masih
merupakan satu kabupaten.
Kabupaten Indragiri ini terdiri
atas 3 kewedanaan, yaitu
Kewedanaan Kuantan Singingi
dengan ibukotanya Taluk
Kuantan, Kewedanaan Indragiri
Hulu dengan ibukotanya Rengat
dan Kewedanaan Indragiri Hilir
dengan ibukotanya Tembilahan.
Kewedanaan Indragiri Hilir
membawahi 6 wilayah yaitu :
1. Wilayah Tempuling/
Tembilahan.
2. Wilayah Enok.
3. Wilayah Gaung Anak Serka.
4. Wilayah Mandah/Kateman.
5. Wilayah Kuala Indragiri.
6. Wilayah Reteh
Perkembangan tata
pemerintahan selanjutnya,
menjadikan Indragiri Hilir
dipecah menjadi dua
kewedanaan masing-masing :
a. Kewedanaan Indragiri Hilir
Utara meliputi kecamatan :
Kecamatan Tempuling.
Kecamatan Tembilahan.
Kecamatan Gaung Anak Serka.
Kecamatan Mandah.
Kecamatan Kateman.
Kecamatan Kuala Indragiri
dengan ibukotanya
Tembilahan.
b. Kewedanaan Indragiri Hilir
Selatan meliputi kecamatan :
Kecamatan Enok.
Kecamatan Reteh dengan
ibukotanya Enok.
3. Pemekaran Kabupaten
Indragiri Hilir.
Merasa persyaratan
administrasinya terpenuhi maka
masyarakat Indragiri Hilir
memohon kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur Riau,
agar Indragiri Hilir dimekarkan
menjadi Kabupaten Daerah
Tingkat II yang berdiri sendiri
(otonom).
Setelah melalui penelitian, baik
oleh Gubernur maupun
Departemen Dalam Negeri, maka
pemekaran diawali dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Riau (Propinsi Riau) tanggal 27
April 1965 nomor 052/5/1965
sebagai Daerah Persiapan
Kabupaten Indragiri Hilir.
Pada tanggal 14 Juni 1965
dikeluarkanlah Undang-undang
nomor 6 tahun 1965 Lembaran
Negara Republik Indonesia no.
49, maka Daerah Persiapan
Kabupaten Indragiri Hilir resmi
dimekarkan menjadi Kabupaten
Daerah Tingkat II Indragiri Hilir
(sekarang Kabupaten Indragiri
Hilir) yang berdiri sendiri, yang
pelaksanaannya terhitung
tanggal 20 November 1965.
2.Masjid Al-Huda
1. Periode Sebelum
Kemerdekaan Republik
Indonesia
a. Kerajaan Keritang
Kerajaan ini didirikan sekitar
awal abad ke-6 yang berlokasi di
wilayah Kecamatan Keritang
sekarang. Seni budayanya
banyak dipengaruhi oleh agama
Hindu, sebagaimana terlihat
pada arsitektur bangunan istana
yang terkenal dengan sebutan
Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau
Kedaton Gunung Tujuh.
Peninggalan kerajaan ini yang
masih dapat dilihat hanya
berupa puing.
b. Kerajaan Kemuning
Kerajaan ini didirikan oleh raja
Singapura ke-V yang bergelar
Raja Sampu atau Raja
Iskandarsyah Zulkarnain yang
lebih dikenal dengan nama
Prameswara. Pada tahun 1231
telah diangkat seorang raja
muda yang bergelar Datuk
Setiadiraja. Letak kerajaan ini
diperkirakan berada di Desa
Kemuning Tua dan Desa
Kemuning Muda. Bukti-bukti
peninggalan kerajaan ini adalah
ditemukannya selembar besluit
dengan cap stempel kerajaan,
bendera dan pedang kerajaan.
c. Kerajaan Batin Enam Suku
Pada tahun 1260, di daerah
Indragiri Hilir bagian utara, yaitu
di daerah Gaung Anak Serka,
Batang Tuaka, Mandah dan
Guntung dikuasai oleh raja-raja
kecil bekas penguasa kerajaan
Bintan, yang karena perpecahan
sebagian menyebar ke daerah
tersebut. Diantaranya terdapat
Enam Batin (Kepala Suku) yang
terkenal dengan sebutan Batin
Nan Enam Suku, yakni :
1. Suku Raja Asal di daerah
Gaung.
2. Suku Raja Rubiah di
daerah Gaung.
3. Suku Nek Gewang di
daerah Anak Serka.
4. Suku Raja Mafait di daerah
Guntung.
5. Suku Datuk Kelambai di
daerah Mandah.
6. Suku Datuk Miskin di
daerah Batang Tuaka
d. Kerajaan Indragiri
Kerajaan Indragiri diperkirakan
berdiri tahun 1298 dengan raja
pertama bergelar Raja Merlang I
berkedudukan di Malaka.
Demikian pula dengan
penggantinya Raja Narasinga I
dan Raja Merlang II, tetap
berkedudukan di Malaka.
Sedangkan untuk urusan sehari-
hari dilaksanakan oleh Datuk
Patih atau Perdana Menteri. pada
tahun 1473, waktu Raja
Narasinga II yang bergelar
Paduka Maulana Sri Sultan
Alauddin Iskandarsyah Johan
Zirullah Fil Alam ( Sultan Indragiri
IV ), beliau menetap di ibu kota
kerajaan yang berlokasi di Pekan
Tua sekarang.
Pada tahun 1815, dibawah
Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan
dipindahkan ke Rengat. dalam
masa pemerintahan Sultan
Ibrahim ini, Belanda mulai
campur tangan terhadap
kerajaan dengan mengangkat
Sultan Muda yang berkedudukan
di Peranap dengan batas
wilayah ke Hilir sampai dengan
batas Japura.
Selanjutnya, pada masa
pemerintahan Sultan Isa,
berdatanganlah orang - orang
dari suku Banjar dan suku Bugis
sebagai akibat kurang amannya
daerah asal mereka. Khusus
untuk suku Banjar,
perpindahannya akibat
dihapuskannya Kerajaan Banjar
oleh Gubernement pada tahun
1859 sehingga terjadi
peperangan sampai tahun 1963.
e. Masa Penjajahan Belanda
Dengan adanya tractaat Van
Vrindchaap ( perjanjian
perdamaian dan persahabatan )
tanggal 27 September 1938
antara Kerajaan Indragiri
dengan Belanda, maka
Kesultanan Indragiri menjadi
Zelfbestuur. berdasarkan
ketentuan tersebut, di wilayah
Indragiri Hilir ditempatkan
seorang Controlleur yang
membawahi 6 daerah keamiran :
1. Amir Tembilahan di
Tembilahan.
2. Amir Batang Tuaka di
Sungai Luar.
3. Amir Tempuling di Sungai
Salak.
4. Amir Mandah dan Gaung di
Khairiah Mandah.
5. Amir Enok di Enok.
6. Amir Reteh di Kotabaru
Controlleur memegang
wewenang semua jawatan,
bahkan juga menjadi hakim di
pengadilan wilayah ini sehingga
Zelfbestuur Kerajaan Indragiri
terus dipersempit sampai
dengan masuknya Jepang tahun
1942.
f. Masa Pendudukan Jepang
Balatentara Jepang memasuki
Indragiri Hilir pada tanggal 31
Maret 1942 melalui Singapura
terus ke Rengat. Tanggal 2 April
1942 Jepang menerima
penyerahan tanpa syarat dari
pihak Belanda yang waktu itu
dibawah Controlleur K. Ehling .
Sebelum tentara Jepang
mendarat untuk pertama kalinya
di daerah ini dikumandangkan
lagu Indonesia Raya yang
dipelopori oleh Ibnu Abbas.
Pada masa pendudukan Jepang
ini Indragiri Hilir dikepalai oleh
seorang Cun Cho yang
berkedudukan di Tembilahan
dengan membawahi 5 Ku Cho,
yaitu :
1. Ku Cho Tembilahan dan
Tempuling di Tembilahan.
2. Ku Cho Sungai Luar.
3. Ku Cho Enok.
4. Ku Cho Reteh.
5. Ku Cho Mandah.
Pemerintahan Jepang di
Indragiri Hilir sampai bulan
Oktober 1945 selama lebih
kurang 3,5 tahun.
2. Periode Setelah Berdirinya
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pada awal Kemerdekaan RI,
Indragiri (Hulu dan Hilir) masih
merupakan satu kabupaten.
Kabupaten Indragiri ini terdiri
atas 3 kewedanaan, yaitu
Kewedanaan Kuantan Singingi
dengan ibukotanya Taluk
Kuantan, Kewedanaan Indragiri
Hulu dengan ibukotanya Rengat
dan Kewedanaan Indragiri Hilir
dengan ibukotanya Tembilahan.
Kewedanaan Indragiri Hilir
membawahi 6 wilayah yaitu :
1. Wilayah Tempuling/
Tembilahan.
2. Wilayah Enok.
3. Wilayah Gaung Anak Serka.
4. Wilayah Mandah/Kateman.
5. Wilayah Kuala Indragiri.
6. Wilayah Reteh
Perkembangan tata
pemerintahan selanjutnya,
menjadikan Indragiri Hilir
dipecah menjadi dua
kewedanaan masing-masing :
a. Kewedanaan Indragiri Hilir
Utara meliputi kecamatan :
Kecamatan Tempuling.
Kecamatan Tembilahan.
Kecamatan Gaung Anak Serka.
Kecamatan Mandah.
Kecamatan Kateman.
Kecamatan Kuala Indragiri
dengan ibukotanya
Tembilahan.
b. Kewedanaan Indragiri Hilir
Selatan meliputi kecamatan :
Kecamatan Enok.
Kecamatan Reteh dengan
ibukotanya Enok.
3. Pemekaran Kabupaten
Indragiri Hilir.
Merasa persyaratan
administrasinya terpenuhi maka
masyarakat Indragiri Hilir
memohon kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur Riau,
agar Indragiri Hilir dimekarkan
menjadi Kabupaten Daerah
Tingkat II yang berdiri sendiri
(otonom).
Setelah melalui penelitian, baik
oleh Gubernur maupun
Departemen Dalam Negeri, maka
pemekaran diawali dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Riau (Propinsi Riau) tanggal 27
April 1965 nomor 052/5/1965
sebagai Daerah Persiapan
Kabupaten Indragiri Hilir.
Pada tanggal 14 Juni 1965
dikeluarkanlah Undang-undang
nomor 6 tahun 1965 Lembaran
Negara Republik Indonesia no.
49, maka Daerah Persiapan
Kabupaten Indragiri Hilir resmi
dimekarkan menjadi Kabupaten
Daerah Tingkat II Indragiri Hilir
(sekarang Kabupaten Indragiri
Hilir) yang berdiri sendiri, yang
pelaksanaannya terhitung
tanggal 20 November 1965.
0 komentar "Sejarah Kota Tembilahan, IndraGiri Hilir", Baca atau Masukkan Komentar
Posting Komentar